Amalia Putri

Poros Maritim Dikritik karena Minim Wawasan Nusantara MedanBisnis - Jakarta. Mantan menteri luar negeri  Hassan Wirajuda menilai kebijakan Poros Maritim kurang memiliki roh Wawasan Nusantara seperti dikonsepsikan Mochtar Kusuma-atmadja. "Kebijakan maritim masih banyak menekankan pada sisi teknis dan fungsional seperti terefleksikan dalam UU kelautan," katanya dalam peluncuran buku biografi Mochtar Kusuma-atmadja "Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja" di Jakarta, Sabtu (28/2). Hassan memprihatinkan jumlah sumber daya intelektual pada bidang maritim dan infrastruktur laut serta darat. "Belum memadai, dan belum tentu cukup. Kewajiban generasi penerus untuk memperhatikan hal tersebut," katanya. Hassan berpendapat, Poros Maritim harus secara cerdas dihubungkan dengan konsep lain yang berkembang di luar, seperti dilakukan Tiongkok. "Di Tiongkok terdapat dua konsep, yaitu jalur sutra maritim dan konsep pembangunan infrastruktur yang menghubung

BAB I  PENDAHULUAN Latar Belakang Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.  Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia,karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Wawasan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengepresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tennngah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara itu adalah:wadah,isi,dan tata laku. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang  berbhineka,negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis